Jakarta, Djapost.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) didesak mencari pelaku peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara, sampai mengakibatkan sejumlah data kementerian/lembaga diperkirakan sulit dipulihkan.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) TB Hasanuddin juga mempertanyakan sejauh mana Kemenkominfo dan BSSN melakukan forensik digital terkait peretasan itu.
“Apakah pelakunya sudah diketahui karena setahu kami ransomware itu yang pertama mengunci, hanya dua diperbaiki,” kata Hasanuddin saat rapat dengar pendapat dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Pemerintah menyampaikan saat ini mereka sudah memutus akses terhadap peladen (server) PDN Sementara yang dienkripsi oleh serangan siber ransomware, dan berupaya memulihkan data pemerintah.
Akan tetapi, Hasanuddin merasa pesimis upaya pemulihan data PDN Sementara bisa dilakukan dengan baik dan diperkirakan tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen.
“Tapi harus di-tracking. Sekarang kalau di-tracking siapa pelakunya dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Lah kan tidak mungkin,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin juga meminta penjelasan Kemenkominfo dan BSSN mengenai strategi mereka untuk melakukan pemulihan data PDN yang dienkripsi oleh peretas.
Sebab, kata Hasanuddin, dari 282 instansi yang menyimpan data pada PDN Sementara, hanya terdapat 44 yang dilaporkan bisa kembali pulih meksipun tidak seutuhnya.
“Saya ingin tahu secara clear dan apakah SDM yang bapak miliki cukup tidak untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah IT,” ucap Hasanuddin.
