Cikarang, Djapost.com – Sebanyak 21 kecamatan, 75 desa dan 85 blok sensus di Kabupaten Bekasi akan dilakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024.
Survei Status Gizi Indonesia merupakan program nasional yang bertujuan untuk memantau dan menganalisis kondisi gizi masyarakat di Indonesia. Data yang dihasilkan dari survei ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah gizi buruk, kekurangan gizi, dan stunting.
Guna mempersiapkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan SSGI Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bekasi bersama dengan Tim Survei Penanggung Jawab Teknis, Enumerator dan Updater program SSGI.
Acara rakor ini dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah Jaoharul Alam didampingi Asda 1 Sri Enny Mainiarti, Kadinkes dr Alamsyah, Kepala DPPKB Firzawati dey dihadiri para Kepala Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis PPKB, di Ruang KH.R Ma’mun Nawawi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Kamis, (03/10/2024).
Pj Sekretaris Daerah, Jaoharul Alam menyampaikan, Kabupaten Bekasi kembali melakukan survei mengenai status gizi pada tahun 2024 yang sudah disiapkan secara matang.
“Bappeda sudah dapat informasi dari jauh-jauh hari sehingga kami menyampaikan informasi ini kepada para kepala Puskesmas, para Camat, kepala desa, untuk melakukan persiapan pendampingan manakala petugas Survei dari Sucofindo dan tim yang bergerak ke lapangan bisa didampingi sesuai dengan sasaran yang diinginkan,” ungkap Jaoharul Alam.
Dia berharap dalam pendampingan survei sampai hasilnya nanti bisa sejalan dengan program-program penanganan stunting yang telah dilakukan bersama dengan stakeholder termasuk dunia usaha.
“Dengan adanya SSGI kami berharap pelaku kepentingan memahami mekanisme SSGI. Karena itu kita kumpulkan pada hari ini, serta komitmen dukungan stakeholder untuk dapat mengawal pelaksanaan survei ini dan memastikan prosesnya berjalan lancar,” jelasnya.
Survei ini tutur Alam, akan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan yang akan datang. Terlebih bisa memberikan kualitas kesehatan yang lebih baik.
“Informasi yang diperoleh dari pengolahan data bisa membantu membuat tujuan rencana jangka panjang khususnya dalam penaganan stunting di Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Dia meminta kepada para kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan maupun DPPKB bisa membantu tim survei dengan para stakeholder di wilayah. Dengan survei yang akan berjalan selama 10 hari.
