Bekasi, Djapost.com – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi dukung rencana kerja sama internasional antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Ulsan, Korea Selatan. Kerja sama yang menitikberatkan pada pengembangan industri ini akan difokuskan di Kabupaten Bekasi.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I, Ani Rukmini di Cikarang Pusat, Senin (8/5/2023). Bersama anggota Komisi I lainnya, kunjungan ini fokus membahas kerja sama internasional antar dua daerah ini.
“Komisi I mendukung rencana kerja sama antara pemerintah daerah dengan Ulsan di Korea Selatan. Sesuai undang-undang jika kerja sama luar negeri ini harus dengan persetujuan dewan. Karena itu kami mendalami apa saja yang rencana untuk dikerjasamakan. Kami mengonfirmasi ke Kabupaten Bekasi ini karena memang fokus kerja samanya di sini,” ucap dia.
Penentuan Kabupaten Bekasi sebagai lokasi kerja sama lantaran adanya kesamaan antara kedua daerah ini, terutama di bidang industri. Lebih dari itu, investasi Korea Selatan di Kabupaten Bekasi terbilang tinggi.
“Faktornya karena investasi Korea di Kabupaten Bekasi ini besar. Kemudian ada kemiripan antara Ulsan dan Bekasi karena Ulsan sebagai kota industri dan Bekasi juga daerah industri,” ucap dia.
Bedi mengatakan, terdapat empat bidang yang akan dikerjasamakan di Kabupaten Bekasi. Pertama, pengelolaan sampah, khususnya sampah yang dihasilkan dari industri. “Kedua tentang teknologi informasi. Ketiga berkaitan dengan hubungan ekonomi. Dan keempat soal transportasi,” kata dia.
Kendati sama-sama kota industri, Ulsan dinilai lebih maju karena mampu menerapkan budaya industri bersih. Tidak ada lagi kerusakan lingkungan akibat keberadaan industri.
“Ulsan pun memiliki masa lalu seperti apa yang dialami saat ini oleh Kabupaten Bekasi, misalnya sungainya kotor. Ulsan bisa menangani itu, sekarang di sana sungainya bersih. Pola ini dapat diserap lalu diterapkan di Bekasi,” ujar dia.
Dengan kerja sama ini, lanjut Bedi, kedua pemerintahan dapat saling memberikan masukan dalam empat bidang tersebut. Nantinya masukan itu akan dapat menjadi dasar membuat suatu kebijakan di masing-masing daerah.
“Seperti sampah di sungai, bagaimana penanganannya, atau seperti apa nanti penindakannya bagi yang melanggar. Sehingga industri di sini memiliki kepatuhan yang tinggi dalam pengelolaan limbahnya,” ucap dia. (adv)
