Bekasi, Djapost.com – Dua perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi mempertanyakan kepastian hukum usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI. Dua perusahaan itu yakni, PT Harosindo Teknologi Indonesia dan PT Harrosa Darma Nusantara.
Corporate Legal PT Harosindo Teknologi Indonesia, Saripudin, mengatakan bahwa perusahaan merasa heran dengan materi yang dibahas dalam RDP, karena seluruh proses sanksi administratif sebenarnya telah mereka jalani.
“Apa yang dibahas di RDP itu sudah kami lalui. Mulai dari sidak, kemudian kami disegel, lalu kami didenda administratif dan semuanya sudah kami jalankan. Tapi di satu sisi, hal itu kembali dipersoalkan. Kami bingung dengan kepastian hukum dan rejimasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Gakkum,” ucap Saripudin di Cikarang Pusat, Rabu (19/11/2025).
Saripudin menilai terjadi dualisme tindakan, di mana satu sisi kementerian sudah menjatuhkan sanksi dan membuka segel setelah perusahaan memenuhi kewajiban, namun di sisi lain persoalan itu tetap dipertanyakan kembali.
“Di satu sisi mereka memberikan penegakan, kemudian memberikan sanksi. Tapi di satu sisi disoal kembali, dan di-RDP kan di Komisi 12 itu yang dipertanyaan,” kata dia.
Sementara itu, Dadi Mulyadi mewakili PT Harrosa Darma Nusantara menegaskan bahwa kedua perusahaan bukanlah pelaku pencemaran lingkungan seperti yang dituduhkan.
“Pada prinsipnya saya mau meluruskan: PT Harrosa Darma Nusantara dan PT Harosindo Teknologi Indonesia bukan perusahaan pencemar lingkungan. Sanksi yang kami terima dari BPLH dan Kementerian Lingkungan Hidup itu hanya persoalan administrasi,” katanya.
Dadi menjelaskan bahwa seluruh sanksi, baik berupa denda maupun perbaikan, telah ditunaikan perusahaan, termasuk pembayaran PNBP perizinan teknis melalui rekening resmi kementerian.
“Segel sudah dibuka karena kami sudah menunaikan pembinaan yang diberikan BPLH. Itu sangat jelas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa enam poin tuduhan terhadap perusahaan sudah dijelaskan melalui klarifikasi, dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan utuh bagi anggota Komisi XII DPR RI.
“DPR itu ruang demokrasi. Kami bagian dari masyarakat yang juga perlu didengar dan dipertimbangkan,” katanya.
Dadi juga menyinggung penggunaan laporan kerja Komisi XII oleh BPLH. Menurutnya, rekomendasi tersebut memiliki pengecualian yang harus diperhatikan.
“Jangan sampai laporan kerja DPR RI ini dijadikan legal standing untuk tindakan sewenang-wenang,” ujarnya.
Ia menekankan kebijakan yang diambil berbagai pihak membuat perusahaan bingung menghadapi iklim investasi di Kabupaten Bekasi, terutama karena ketidakjelasan kepastian hukum.
“Kepastian hukumnya harus jelas. Landasan hukumnya juga harus jelas,” tutupnya. (Rz)
