By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
djapost.comdjapost.comdjapost.com
  • Nasional
  • Jabar Raya
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Hukum dan Kriminal
Cari
  • Nasional
  • Jabar Raya
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Hukum dan Kriminal
© 2024 Djapost | All Rights Reserved.
Reading: Korupsi Aset Negara, Ketua Pengurus Koperasi Ditahan Kejari Kabupaten Bekasi
Share
Sign In
Font ResizerAa
Font ResizerAa
djapost.comdjapost.com
Cari
  • Nasional
  • Jabar Raya
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Hukum dan Kriminal
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Djapost | All Rights Reserved.
djapost.com > Blog > Hukum dan Kriminal > Korupsi Aset Negara, Ketua Pengurus Koperasi Ditahan Kejari Kabupaten Bekasi
Hukum dan KriminalJabar Raya

Korupsi Aset Negara, Ketua Pengurus Koperasi Ditahan Kejari Kabupaten Bekasi

Admin
Last updated: 08/12/2022 20:53
Admin
Share
4 Min Read

Bekasi, Djapost.com –
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menahan seorang ketua pengurus koperasi, NH, atas dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan aset pemerintah daerah. Selama enam tahun, tersangka menguasai aset negara lalu menyewakannya secara ilegal.

Atas tindakan melanggar hukum tersebut, negara merugi hingga Rp973.026.000. Uang yang harusnya disetor sebagai pendapatan asli daerah, malah digunakan NH untuk keperluan pribadi.

“Bahwa telah dilakukan penahanan tingkat penyidikan terhadap tersangka NH atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan yang bersangkutan,” ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi, Siwi Utomo, Kamis (8/12/2022).

Pada kesempatan tersebut, petugas kejaksaan menggiring NH dari Kantor Kejari Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat menuju mobil tahanan. Setelah menjalani pemeriksaan, NH lantas ditetapkan sebagai tersangka lalu menahannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cikarang.

NH merupakan Ketua Pengurus Koperasi Saung Bekasi. Dengan memanfaatkan koperasi yang dipimpinnya, NH diduga melakukan tindak pidana koripsi pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan bangunan. Aset tersebut berada di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 5 tahun 1998, aset tersebut milik Pemkab Bekasi dengan luasan 20.278 meter persegi. Aset berupa tanah dan bangunan tersebut sudah tercatat dalam data DInas Pertanian dengan nomor kode barang 01.01.11.04.001 dan nomor register 0007. Aset tersebut memiliki nilai Rp 4.055.600.000,-

Dari hasil penyidikan, sebagian dari aset tersebut dimanfaatkan oleh NH dengan dasar Surat Izin Pemanfaatan Lahan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dengan Nomor : 525/10.48/DISTANBUNHUT tanggal 15 Agustus 2016.

Belakangan, izin tersebut rupanya dimanfaatkan untuk keperluan pribadi tersangka. Padahal, dalam izinnya, aset tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan publik dan tercantum retribusi yang harus dipenuhi pihak pengguna.

Alih-alih untuk kepentingan publik, koperasi yang dipimpin NH justru tidak memiliki legalitas seperti akta pendirian, izin usaha, NPWP, hingga laporan keuangan koperasi.

“Lebih lanjut, tersangka ini justru menyewakan atau melakukan pungutan pada pengguna aset tersebut, yakni pedagang. Di sini muncul kerugian negara,” kata dia.

Aset yang dimanfaatkan untuk pasar itu, kemudian digunakan NH untuk memungut biaya kepada pedagang. Setiap pedagang diminta membayar Rp 15.000 per hari. Jumlah tersebut belum termasuk biaya parkir yang juga dipungut oleh NH.

“Bahwa dari pungutan-pungutan tersebut tersangka memperoleh keuntungan yang digunakan untuk pengelolaan lahan parkir pasar ikan higienis dan juga untuk kepentingan pribadi akan tetapi akan tetapi tidak pernah ada penerimaan PAD,” ujar Siwi.

Tindakan ilegal itu dilakukan NH sejak 2016 hingga 2022 sebelum akhirnya dibongkar Kejari Kabupaten Bekasi. “Dari penghitungan penyidik, kerugian yang harusnya disetorkan yakni sebesar Rp973.026.000,” katanya.

Siwi menambahkan, hingga kini pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Kejaksaan pun mendalami keterlibatan pihak-pihak lainnya. “Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kualitas peran dan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan,” ucap dia.

Atas tindakan tersebut, Kejari Kabupaten Bekasi menjerat NH dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Saat ini kami telah melakukan penahanan selama 20 hari hingga 27 Desember nanti. Ini kesempatan penyidik untuk membongkar praktik ini lebih terang,” ujarnya. *(Rz)*

You Might Also Like

Pengembang The Arthera Hill Percepat Upaya Mitigasi,

PT Suzuki Indomobil Motor dan PT Harrosa Darma Nusantara Gelar Seminar Kesehatan

Borong Tiga Emas, Kejari Kabupaten Bekasi Juara Umum Kejuaraan Karate Piala Kajati

Dear Prabowo, Pemkab Bekasi Tidak Alokasikan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Tanggapi Keluhan Warga, Polsek Kemayoran Sosialisasi Pencegahan Tawuran

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Kelompok Debt Collector di Kabupaten Bekasi Intimidasi dan Ancam Bunuh Wartawan yang Sedang Liputan
Next Article Akhiri Kerjasama, PDAM Tirta Bhagasasi Resmi Milik Kabupaten Bekasi
Ad imageAd image

Terpopuler

Tambah 2 Emas, Cabor Berkuda Kian “Dekati” Juara Umum Porprov Jabar 2022
05/11/2022
Newville” Hunian Baru Lima Lantai di Lippo Cikarang
05/10/2022
Ini Persyaratan Membuat Site Plan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
09/07/2022
Menangkan Derby Bekasi, Squash Kabupaten Bekasi Tambah Medali Emas
17/11/2022
Optimis Juara Umum, Kabupaten Bekasi Siap Jadi Tuan Rumah Peparda Jabar 2022
22/11/2022
Ad imageAd image
© 2022 Djapost | All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?